Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham
JAKARTA. BL – Sepanjang tahun 2023, Kemenkumham telah melewati berbagai tantangan. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai, pencapaian kita belajar dari pengalaman dan bersyukur atas semua pencapaian,” ujar Menkumham Yasonna H. Laoly
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
“Kita harus mengakui setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ucapnya, Kamis (14/12/2023) pagi.
Seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru, dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Kita dapat mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik lagi
“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius bukan target yang business as usual. Mari kita memaksimalkan segala potensi dan kekuatan untuk mencapai target yang lebih baik lagi,” ajaknya di Hotel Borobudur Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Steering Comittee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan, pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana aksi. Rinciannya yakni 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasyarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.
“Rencana ini akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi dipusat dan kantor wilayah,” jelas Ambeg, yang juga sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Diantaranya, penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L, diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
Penghargaan yang sama dengan Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi diberikan kepada, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali.
Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.
Untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Berkinerja Terbaik, dalam Kategori Pagu Besar diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali, dan pada Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.
Penghargaannya lainnya diberikan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023.
Terdiri dari 2 unit utama, 7 kanwil, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan. (Rls)
